Djumhur bersama beberapa pengurus Koperasi Petani Kopi Gayo bertemu Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar.

TAKENGON | Besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dibayar untuk setiap transaksi domestik atau di dalam negeri, dikeluhkan sejumlah Koperasi Petani Kopi Gayo. Pasalnya, mesti membayar 10 persen untuk setiap transaksi.

Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Producer Fairtrade Indonesia, Djumhur Abubakar ketika beraudiensi dengan Bupati Aceh Tengah, Shabela Ahubakar, Sabtu (28/7).

“Kami harus bayar 10 persen untuk setiap transaksi di dalam negeri, ini terlalu memberatkan,” ungkap Djumhur.

Menurut Djum, sapaan akrab aktivis lingkungan itu, pihaknya sudah menyurati Menteri Keuangan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh eksportir kopi tersebut. Sayangnya hingga kini belum ada jawaban tegas.

Djum menjelaskan, Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku untuk kopi tersebut terhitung sejak tahun 2015. Lalu mulai beberapa bulan terakhir Petugas Pajak sudah meminta Koperasi untuk membayar kewajiban yang besarnya mulai Rp500 juta hingga Rp 4 miliar.

Djum mengharapkan ada solusi kedepan agar tidak memberatkan koperasi yang notabene anggotanya adalah petani kopi.

“Selama ini kita tidak pernah membebani petani dengan pajak tersebut,” ucap Djum.

Mendengar keluhan para pengurus Koperasi Petani Kopi, Bupati Shabela mengatakan perlu konsultasi lebih intens dengan pihak Ditjen Pajak di Jakarta.

“Perlu dijelaskan kepada pihak Ditjen Pajak di Jakarta supaya jelas duduk permasalahannya. Nanti kami akan dampingi langsung,” tegas Shabela.

Koperasi Produsen Kopi yang bersertifikat Fairtrade, hingga saat ini berjumlah 24 koperasi. Dan anggotanya mencapai 35 ribu kepala keluarga.

Selain itu masih ditambah petani kopi lain sebanyak 60 ribu kepala keluarga. Mereka tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. (mka/red)

BAGIKAN