BADAN Kepegawaian Negara (BKN) terus mengambil tindakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi. Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan M. Ridwan menegaskan langkah tersebut harus terus berlanjut.

Melalui rilis yang disampaikan M. Ridwan, hingga 20 Juli 2018 tercatat 231 ASN korupsi yang telah diblokir. Dari daftar nama ASN yang diblokir tersebut diketahui merupakan pegawai yang tersebar di 56 Instansi Pemerintah.

M. Ridwan menyampaikan, dihimpun dari database kepegawaian nasional yang dikelola BKN, rinciannya 1 orang ASN bekerja pada 1 Instansi Pemerintah Pusat dan 230 orang ASN bekerja pada 55 Pemerintah Daerah.

“Di 55 Pemerintah Daerah (Pemda), 230 ASN yang datanya telah terblokir tersebut terdiri dari 55 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi, 40 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Kota, dan 135 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten,” ujarnya.

Menurut Ridwan, langkah pemberhentian kepada ASN korupsi yang telah inkracht, harus segera dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan mengingat tindakan korupsi menyangkut kerugian negara dan wibawa birokrasi.

“ASN yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah inkracht,” tegasnya. (*)

BAGIKAN