Bupati Bener Meriah Ahmadi, saat akan menjalani penahanan perdana di kantor KPK Jakarta, Kamis (5/7). Foto : Intan Piliang/JawaPos.com

JAKARTA – Setelah Bupati Bener Meriah Ahmadi diperiksa penyidik KPK 17 jam, Ahmadi menapak langkah baru. Ahmadi bakal melewati hari-hari yang berbeda dari hari biasanya. Pasalnya, Ahmadi sudah resmi menjadi tahanan di Rutan KPK.

Terhitung mulai hari Kamis, 5 Juli 2018, Ahmadi akan ditahan di sel Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan.

“Bupati Bener Meriah ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Kamis (5/7).

Febri menjelaskan, Penyidik melakukan penahanan setelah dipandang memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP. “Selama 20 hari kedepan terhitung hari ini,” kata Febri.

Sekitar pukul 14.35 WIB, Ahmadi keluar ruang pemeriksaan. Dia mengenakan rompi oranye bertulisan “Tahanan KPK”.

Saat langkahnya menuju pintu keluar di Gedung KPK, Ahmadi masih dapat tersenyum sambil menenteng tas berwarna hitam dan amplop coklat. Tepat di bibir pintu, Ahmadi sempat sekejab tertunduk. Mobil tahanan telah menanti untuk mengangkutnya ke Rutan.

Sebelum memasuki mobil tahanan, Ahmadi memberi menjawab pertannyaan awak media. Ahmadi membantah bahwa dia menyerahkan atau memberi suap kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta.

Ahmadi turut mengatakan tidak pernah dimintai uang, dan juga memberi uang kepada Irwandi Yusuf.

“Bukan saya yang menyerahkan. Itu tidak benar. Yang menyerahkan itu kalau tidak salah ajudan saya. Sama pengusaha dari kabupaten saya,” kata Ahmadi.

Menjawab asal uang tersebut, Ahmadi mengatakan tidak mengetahuinya. Disinggung awak media siapa yang memberi perintah soal ajudannya tersebut, Ahmadi kembali menampik bukan dari dirinya.

“Mereka meminta pekerjaan. Habis tu katanya harus membayar kewajiban. Urus saja saya bilang,” sahutnya.

“Saya tidak pernah menyerahkan uang, dan Pak Gubernur (Irwandi Yusuf) tidak pernah meminta uang kepada saya,” kata Ahmadi.

Ahmadi mengaku akan tetap berusaha bersikap kooperatif menanggapi penahanannya. Selain itu, Ahmadi menegaskan, saat dia ditangkap, tidak ditemui barang bukti yang mengarah dirinya sebagai target OTT.

“Dalam pencegatan saya tidak ada barbuk apapun. Uang tidak ada hanya bundel perencanaan, alokasi dana khusus berasal dari unit pelayanan terpadu sistem itu siapun bisa mengakses,” kilahnya.

Ahmadi tiba di Gedung KPK pada Rabu (4/7) malam sekitar pukul 22.33 WIB. Sebelumnya dia menjalani pemeriksaan di Mapolda Aceh selama delapan jam.

Untuk diketahui, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang dari sektor swasta yakni Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri.

Dalam kasus tersebut diduga pemberian dilakukan oleh Ahmadi kepada Irwandi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fre ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (jpg/int/red/yaa)

BAGIKAN