DIDUGA melanggar HAM civitas academica, Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pelaporan tersebut dilakukan oleh Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia Chandra Purna Irawan dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Dalam siaran pers kepada awak media, Chandra mengatakan dalam pengaduan tersebut pelapor melampirkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran Menristekdikti untuk dijadikan kajian bagi Komnas HAM.

Di antaranya pemeriksaan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairunm Ternate, Hasby Yusuf oleh Reskrimum Polda Maluku Utara. Hasby diperiksa setelah mengkritik Presiden Joko Widodo di media sosial.

Kemudian pernyataan Nasir yang mengancam akan memecat Rektor Universitas Riau Anas Mulyadi, terkait kegiatan perakitan bom oleh terduga teroris di kampus tersebut.

“Hari ini saya dan divisi pemuda dan mahasiswa PA 212, mendatangi Komnas HAM RI untuk melaporkan Menristekdikti atas dugaan pelanggaran HAM kepada civitas academica yaitu dosen dan mahasiswa atas tuduhan radikalisme dan anti Pancasila,” kata Chandra, Jumat (8/6).

Ada juga pembekuan organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung (ITB) karena diduga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dari berbagai rentetan kasus tersebut, Chandra menduga pemerintah sedang membangun framing bahaya radikalisme dengan batasan yang tidak jelas apa yang dimaksud radikal secara defenitif dan konkret.

Chandra mendorong Komnas HAM agar tidak mengulur-ulur waktu. “Komnas HAM segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara yang berpotensi terjerumus ke dalam negara kekuasaan (machstaat) atas perilaku oknum-oknum penguasa yang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Dia menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menristekdikti telah mengekang HAM berupa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin peraturan perundang-undangan. (int/yaa)

BAGIKAN