Petugas melayani wajib pajak. Foto : Setkab RI

KEMENTERIAN Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan dan bea cukai. Diharapkan akan meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, serta mendorong efisiensi administrasi perpajakan.

Dari siaran pers yang disampaikan Kemenkeu, Senin (2/4), langkah tersebut guna mendukung upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha, dan menggairahkan perekonomian nasional.

“Kebijakan dalam perpajakan dituangkan dalam kebijakan tax holiday, percepatan restitusi. Di sisi lain, komitmen mempermudah prosedur pada bea cukai dituangkan dalam pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) Generasi 2,” tulis siaran pers itu.

Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir, dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas penghasilan dari kegiatan usaha utama sebesar 100 persen dari jumlah PPh Badan yang terutang (fasilitas tax holiday).

Untuk jangka waktunya, 5-20 tahun. Sedangkan penanaman modal berkisar dari Rp 500 miliar hingga diatas Rp 30 triliun. “Setelah jangka waktu berakhir, diberi waktu dua tahun masa transisi dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan restitusi dipercepat dilakukan dengan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dalam kebijakan ini, pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900 persen, dengan nilai restitusi maksimal Rp 100 juta untuk PPh Orang Pribadi non karyawan (sebelumnya Rp 10 juta).

Nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar untuk PPh WP Badan (sebelumnya Rp 100 juta), dan nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar untuk PPN Pengusaha Kena Pajak (sebelumnya Rp 100 juta).

Adapun penyederhanaan atau percepatan pemberian restitusi dilakukan tanpa pemeriksaan melainkan dengan penelitian yang sederhana.

“Kebijakan restitusi dipercepat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (jumlah restitusi tertentu sebagaimana tersebut di atas), kriteria tertentu (WP patuh), dan merupakan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang ditetapkan Menteri Keuangan,” jelasnya.

Kebijakan percepatan restitusi ini diharapkan akan menurunkan cost compliance,  karena pemberian restitusi tanpa dilakukan pemeriksaan dan diharapkan kebijakan ini bisa meningkatkan cash flow dan likuiditas perekonomian. (ril/red)

BAGIKAN