Puncak gunung terlihat dari kejauhan yang menjadi kawasan penebangan hutan. (Ilustrasi/LingMerdeka)

FWI : Terjadi antara Perusahaan dengan Masyarakat

JAKARTA – Dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektar. Forest Watch Indonesia (FWI) memaparkan, setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut.

Kajian Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUIPHHK-HA dan HT, menemukan 197 pemegang izin memiliki nilai buruk pada aspek produksi. Temuan-temuan ini menjadi pertanyaan besar terhadap praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, serta akan berdampak pada lambannya penyelesaian permasalahan pengelolaan hutan saat ini terutama pada aspek sosial dan ekologi.

Dalam siaran pers yang diterima LingMerdeka.com, sejak tiga tahun terakhir FWI melakukan kajian di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara untuk melihat tren dan penyebab langsung deforestasi (penebangan hutan – red). Laju deforestasi di tiga provinsi tersebut periode 2013-2016 meningkat dibandingkan periode pemantauan sebelumnya (2009-2013), per tahun yaitu dari 146 ribu hektar menjadi hampir 240 ribu hektar.

Agung Ady, Pengkampanye FWI mengungkapkan deforestasi yang saat ini terjadi sudah mulai menyasar wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan alam yang baik, khususnya wilayah timur Indonesia.

“Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sisa hutan alam yang banyak terdapat di wilayah timur Indonesia amat terancam keberadaannya. Mengingat peningkatan laju yang signifikan dan izin-izin investasi yang terus bergerak ke areal-areal yang masih berhutan lebat,” ungkap Agung.

Kini, Agung mengatakan, hampir separuh dari 11,2 juta hektar daratan Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara sudah dikuasai korporasi pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Tinggal 812 ribu ha yang dialokasikan untuk masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial.

“Selain menjadi penyebab langsung deforestasi, ketimpangan penguasaan lahan di tiga provinsi tersebut juga berdampak pada konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat,” kata Agung.

Koordinator Divisi Studi dan Advokasi KSPPM Delima Silalahi menambahkan, penebangan hutan yang juga didalamnya terdapat tanaman kemenyan masyarakat masih terjadi di wilayah konsesi suatu perusahaan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Konsesi perusahaan dinilai tumpang tindih dengan wilayah adat masyarakat. “Walau mendapat penolakan dari masyarakat adat di lokasi tersebut, perusahaan masih saja berupaya memasuki wilayah adat mereka,” kata Delima, seraya menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur Fathur Roziqin. Konflik tenurial antara masyarakat suatu desa dengan sebuah perusahaan terjadi setelah klaim perusahaan bahwa mereka berhak mengelola lahan yang selama ini dikelola masyarakat.

“Karena telah mendapat izin konsesi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal lahan tersebut telah turun-temurun dikelola oleh masyarakat,” katanya.

Permasalahan deforestasi yang tidak pernah selesai memunculkan adanya inisiatif sertifikasi pengelolaan hutan atau yang dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Adanya sistem ini diharapkan mampu mengurangi laju deforestasi yang terjadi di Indonesia. Namun pada praktiknya SVLK masih memerlukan perbaikan agar tercipta tata kelola hutan yang baik.

Bersamaan dengan pernyataan sikap ini, pada 28 Februari 2018 lalu, FWI dan JPIK meluncurkan buku ‘Deforestasi Tanpa Henti’ dan ‘SVLK : Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Jawab’.

Dhio Teguh Ferdyan, Pengkampanye JPIK menyatakan, perkembangan, pencapaian dan penerapan SVLK sebagai salah satu upaya dalam mereformasi tata kelola hutan patut diapresiasi. “Meskipun belum sempurna, tetapi dokumen ini telah memaksa berbagai pihak untuk melakukan perbaikan,” katanya.

Hasil pemantauan JPIK terhadap 54 pemegang izin yang memiliki sertifikat SVLK (PHPL dan VLK) masih menemukan persoalan terkait konflik tata batas, rendahnya pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Serta lemahnya upaya perlindungan hutan pada pemegang IUPHHK-HA dan HT. (ril/yaa/red)

 

BAGIKAN